Seputarenergi.com- Pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar dan Pertalite bersubsidi akan dibatasi hanya untuk pengguna terdaftar. Pendaftaran akan dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id.
Pertamina menegaskan bahwa, transaksi tidak harus menggunakan ponsel. Pendaftaran pembelian Pertalite dan Solar dilakukan untuk mencocokkan data antara data yang didaftarkan dengan data kendaraan yang dimiliki. Setelah status terdaftar, publik akan menerima kode QR unik yang akan diterima melalui email atau diumumkan di situs web hibah.
Kode QR harus ditunjukkan saat membeli Pertalite dan Solar Subsidi. Namun, masyarakat tidak perlu menggunakan ponsel mewah. Kode QR dapat dicetak atau dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak perlu mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU. Pembayaran masih bisa dilakukan secara tunai dan non tunai.
“Kami juga tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id,” kata Irto Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga mencontohkan mekanisme tersebut masih eksklusif untuk kendaraan roda empat. Registrasi sepeda motor tidak diperlukan untuk pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi.
“Dimulai pada 1 Juli pendaftaran akan dibuka hingga 30 Juli 2022. Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar, namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya,” ujarnya.
Irto memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website tidak dimaksudkan untuk mempersulit tugas masyarakat, melainkan untuk melindungi masyarakat rentan yang justru diuntungkan dengan subsidi energi.
“Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” tandasnya.
