Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali melanda sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR. Pemerintah merespons dengan meminta masyarakat membeli BBM melalui jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) yang tersebar di berbagai wilayah.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah kuota impor BBM untuk badan usaha swasta hingga 10 persen. Namun, jika pasokan masih mengalami kendala, masyarakat dapat mengandalkan suplai dari Pertamina. “Untuk non-Pertamina sudah diberikan tambahan kuota 10 persen. Jika masih ada kekurangan, silakan beli di Pertamina terdekat,” ujarnya dalam konferensi pers Peresmian Tahap FEED Proyek LNG Abadi Masela, Kamis (28/8/2025).
Hal senada disampaikan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, yang menekankan bahwa Pertamina tetap menjadi penopang utama distribusi BBM. “Apabila ada kekurangan, masyarakat bisa langsung ambil dari Pertamina,” jelasnya.
Evaluasi Kuota dan Distribusi
Wamen ESDM, Yuliot Tanjung, menambahkan bahwa izin impor BBM untuk badan usaha swasta telah diberikan sejak awal tahun, sehingga tidak ada masalah perizinan. Ia memastikan alokasi impor 2025 bahkan ditambah 10 persen dari kuota 2024, yang diyakini cukup memenuhi kebutuhan. “Dengan penambahan ini, seharusnya bisa mencukupi. Namun, kami tetap evaluasi apa penyebab pasokan tersendat,” katanya.
SPBU Swasta Akui Kekurangan Pasokan
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengonfirmasi adanya keterbatasan produk bensin di sejumlah SPBU. “Produk Shell Super, V-Power, dan V-Power Nitro+ saat ini tidak tersedia di beberapa lokasi hingga waktu yang belum bisa dipastikan,” jelas Ingrid.
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menyampaikan hal serupa. Menurutnya, beberapa SPBU BP-AKR mengalami kekurangan stok untuk produk BBM BP Ultimate dan BP 92, sehingga tidak dapat melayani penjualan secara penuh.
Pertamina Jadi Andalan
Fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta bukan kali pertama terjadi. Kondisi serupa sempat muncul pada Januari dan Februari 2025 akibat keterlambatan impor. Dengan situasi terkini, pemerintah kembali menegaskan peran Pertamina sebagai penyedia utama energi nasional, yang siap menjaga pasokan tetap stabil di seluruh wilayah.
