Total realisasi dana bagi hasil (DBH) migas 2020 mencapai Rp 1,1 triliun, karena tahun lalu ada transfer DBH migas dari kurang salur 2017-2018. Nilainya Rp 560 miliar. Sedangkan realisasi DBH migas 2020 hanya sekitar Rp 583 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Banpenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, tahun lalu target DBH migas adalah Rp 956 miliar di APBD induk. Namun, adanya pandemi Covid-19 pusat menurunkan target penerimaan itu. Sehingga, DBH migas tahun ini hanya dipatok Rp 583 miliar. Turun sebesar Rp 373 miliar.
Dari jumlah itu belum semuanya ditransfer oleh pusat. Masih ada sisa untuk triwulan IV yang belum ditransfer. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 23 miliar. Namun, Desember lalu pusat juga mentransfer DBH migas kurang salur 2017-2018. Nilainya mencapai Rp 560 miliar. Sehingga, total DBH migas yang diterima tahun lalu mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah itu jauh melampaui target yang dipatok. ‘’Persentase penerimanya mencapai 188 persen,’’ jelasnya.
Menurut Ibnu, setiap tahun DBH migas tidak pernah ditransfer penuh. Biasanya triwulan IV akan ditransfer belakangan. Namun, transfernya baru dilakukan dua atau tiga tahun kemudian. Seperti yang diterima tahun lalu sebesar Rp 560 miliar adalah dari kurang salur 2017-2018 lalu.
Tahun ini besaran DBH migas dipatok mencapai Rp 984 miliar. Sedikit naik dari target tahun lalu Rp 956 miliar. ‘’Kami harap target itu bisa tercapai penuh,’’ jelasnya.
Besaran DBH migas sangat dipengaruhi oleh lifting dan harga migas. Sejak pandemi Covid-19 harga migas memang tidak stabil. Kerap turun. Sehingga, DBH migas yang dipasang juga tidak terlalu tinggi.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan, tahun lalu DBH migas memang mendapatkan kurang salur 2017-2018. Namun, tahun ini diperkirakan juga akan ada transfer kurang salur itu. Yakni, dari kurang salur 2019. ‘’Ini masih bisa diharapkan,’’ jelasnya.
Menurut Lasuri, DBH migas untuk triwulan IV memang jarang ditransfer ditahun yang sama. Pusat selalu menunda hingga beberapa tahun kemudian. ‘’Yang ditransfer penuh itu hanya tahun 2018. Selebihnya tidak pernah penuh,’’ pungkas politikus PAN itu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Banpenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, tahun lalu target DBH migas adalah Rp 956 miliar di APBD induk. Namun, adanya pandemi Covid-19 pusat menurunkan target penerimaan itu. Sehingga, DBH migas tahun ini hanya dipatok Rp 583 miliar. Turun sebesar Rp 373 miliar.
Dari jumlah itu belum semuanya ditransfer oleh pusat. Masih ada sisa untuk triwulan IV yang belum ditransfer. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 23 miliar. Namun, Desember lalu pusat juga mentransfer DBH migas kurang salur 2017-2018. Nilainya mencapai Rp 560 miliar. Sehingga, total DBH migas yang diterima tahun lalu mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah itu jauh melampaui target yang dipatok. ‘’Persentase penerimanya mencapai 188 persen,’’ jelasnya.
Menurut Ibnu, setiap tahun DBH migas tidak pernah ditransfer penuh. Biasanya triwulan IV akan ditransfer belakangan. Namun, transfernya baru dilakukan dua atau tiga tahun kemudian. Seperti yang diterima tahun lalu sebesar Rp 560 miliar adalah dari kurang salur 2017-2018 lalu.
Tahun ini besaran DBH migas dipatok mencapai Rp 984 miliar. Sedikit naik dari target tahun lalu Rp 956 miliar. ‘’Kami harap target itu bisa tercapai penuh,’’ jelasnya.
Besaran DBH migas sangat dipengaruhi oleh lifting dan harga migas. Sejak pandemi Covid-19 harga migas memang tidak stabil. Kerap turun. Sehingga, DBH migas yang dipasang juga tidak terlalu tinggi.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan, tahun lalu DBH migas memang mendapatkan kurang salur 2017-2018. Namun, tahun ini diperkirakan juga akan ada transfer kurang salur itu. Yakni, dari kurang salur 2019. ‘’Ini masih bisa diharapkan,’’ jelasnya.
Menurut Lasuri, DBH migas untuk triwulan IV memang jarang ditransfer ditahun yang sama. Pusat selalu menunda hingga beberapa tahun kemudian. ‘’Yang ditransfer penuh itu hanya tahun 2018. Selebihnya tidak pernah penuh,’’ pungkas politikus PAN itu.
