Pemerintah kini kian getol mendorong hilirisasi batubara demi meningkatkan nilai tambah seiring kebijakan transisi ke energi yang lebih bersih.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin menjelaskan saat ini sekitar 90% cadangan batubara didominasi batubara kalori sedang dan rendah.
“Hilirisasi adalah pilihan yang realistis untuk jaga keberlangsungan industri batubara, ini realita yang kita hadapi saat ini,” kata Ridwan dalam diskusi virtual, Jumat (19/3).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menjelaskan saat ini hilirisasi baru akan mulai terlihat seiring kehadiran regulasi dan kebijakan pendukung. “Milestone-nya itu di 2020 dengan terbitnya UU Minerba yang memberikan kepastian usaha dan UU Cipta Kerja,” kata Hendra.
Hendra menjelaskan hilirisasi batubara tentu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua IUP namun ada sejumlah perusahaan yang akan menjadi frontliner dalam rangka mendukung upaya hilirisasi.
“Perusahaan frontliner (untuk hilirisasi) hanya hitungan jari, tidak semua IUP akan bangun dan hanya yang punya cadangan cukup banyak serta kemampuan finansial,” sambung Hendra.
Hendra melanjutkan dibutuhkan dukungan pemerintah untuk bisa menjalankan regulasi berupa dukungan kebijakan hingga reward.
Masih menurut Hendra ada sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan hiirisasi. Menurutnya, kondisi pertambangan dihadapkan pada harga batubara yang tak terkontrol dan seasonal.
Selain itu, umur tambang yang semakin tua akan mempengaruhi ongkos produksi pasalnya tambang yang tua memiliki cadangan yang semakin dalam dan mempengaruhi disposal area yang semakin jauh pula. “Juga tarif royalti jadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan ini,” kata Hendra.