Komisi VII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 6,89 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Kamis (10/06/2021).
Anggaran yang disetujui ini lebih besar dari mulanya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (08/06/2021) lalu yang berada di kisaran Rp 5,45 triliun.
Adapun anggaran terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan nilai mencapai Rp 2,78 triliun. Lalu Ditjen Mineral dan Batu Bara Rp 553,5 miliar, Ditjen Ketenagalistrikan Rp 440,29 miliar.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, dalam pembahasan bersama Komisi VII DPR ini diusulkan tambahan pagu Kementerian ESDM sebesar Rp 1,7 triliun, di mana ada tambahan sekitar Rp 997,4 miliar untuk sektor migas.
Adapun anggaran sektor migas ini di antaranya untuk mengerjakan sejumlah proyek utama migas, seperti program jaringan gas (jargas) sebesar 40.000 sambungan rumah (SR) dari sebelumnya 10.000 SR, sehingga total 50.000 SR. Lalu, konverter kit nelayan dan petani masing-masing sebesar 10.000 unit.
“Penambahan alokasi tahap satu untuk tahun 2022 pembangunan transmisi gas Cirebon – Semarang (Cisem) sebesar Rp 500 miliar,” kata Ego.
Selanjutnya, untuk Direktorat Jenderal EBTKE ada tambahan anggaran sebesar Rp 271,9 miliar dari usulan awal untuk program penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap 5,1 MWp, penambahan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 3.000 titik, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 20.023 unit.
“Badan Geologi Rp 29,2 miliar untuk program perbaikan pos gunung api lima pos, penambahan sistem mitigasi bencana geologi di empat lokasi, pengembangan pusat informasi geologi tambah empat unit, dan pengembangan warisan geologi nambah lima penetapan,” jelasnya.
Selanjutnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan tambahan anggaran sebesar Rp 326,9 miliar, yakni untuk program sambungan listrik gratis 217.946 kepala keluarga dan Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) ada tambahan sebesar Rp 30 miliar untuk soalsiali kebijakan energi dan fasilitasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
