Seputarenergi.com- Pemerintah saat ini tengah menyiapkan penerapan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk melengkapi rencana penerapan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dan mendorong transisi energi di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, biaya terbesar untuk penanganan climate change adalah pada sektor energi dan transportasi. Sementara itu, Indonesia adalah penghasil batubara terbesar di dunia, dengan lebih dari 60 persen komposisi bauran energi Indonesia data ini berbasis batubara yaitu PLTU.
“Kalau Indonesia akan menurunkan CO2 atau bahkan menuju yang disebut net zero emission, maka kita harus bisa mentransformasikan energi kita menuju kepada energi hijau. Ini artinya sumber energi yang berasal dari batubara atau fossil fuels seperti minyak dan gas akan secara bertahap ditransformasikan,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (28/3).
Menurutnya, hal ini menimbulkan tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi Indonesia punya sumberdaya batubara dan masih menggunakan PLTU dibmana kebutuhan penggunaan energi akan terus meningkat.
Jika Indonesia akan mengurangi penggunaan batubara dan PLTU, maka Indonesia harus bisa mengkompensasikannya dengan ETM yang lebih tinggi. Maka, di dalam desain ETM ini sekarang dibahas mengenai bagaimana mengurangi porsi dari batubara tanpa menyebabkan Indonesia harus membayar energi lebih mahal.
“Ini yang disebut affordability menjadi penting, bagaimana kita bisa mendesain transformasi energi menuju ke hijau, tapi di sisi lain ini menimbulkan keadilan,” ujar Menkeu.
Sebenarnya, jika dilihat secara makro, negara-negara lain bahkan negara maju pun masih menggunakan batubara di sektor energinya. Negara Eropa, Jepang, Korea, Cina, India dan bahkan Amerika masih menggunakan batubara dan memiliki coal base yang sangat besar dalam penggunaan energi mereka.
Maka dari itu, walaupun masih banyak negara lain yang masih bergantung pada penggunaan batubara, namun Indonesia juga tetap menyiapkan ETM yang strategis.
Indonesia tidak boleh terlalu cepat yang kemudian bisa menyebabkan ekonomi terdisrupsi, tapi Indonesia juga tidak boleh terlalu terlambat supaya Indonesia sudah siap ketika dunia mulai menerapkan ETM.
“Inilah yang sekarang terus dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga. Momentum seperti COP-26 di Glasgow di UK kemarin, Indonesia termasuk yang memberikan showcase dan kami bahkan sampai memberikan technical proposal,” ujarnya.
Tujuannya, agar setiap negara bisa melihat bahwa negara seperti Indonesia sangat serius (mendesain ETM) dengan menyiapkan policy, kerangka kebijakan, membuat mekanisme pasarnya, dan memiliki instrumen carbon tax. “Nanti ini semuanya siap untuk bisa dipakai pada saat dunia memang sudah bersepakat dan kita secara bersama-sama akan melakukan pentahapan secara sebaik mungkin,” tandasnya.