Penyaluran BBM bersubsidi diharapkan dapat tepat sasaran menjangkau para penerima yang berhak, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat segera mendaftar subsidi tepat di MyPertamina.
Demikian disampaikan Sales Branch Manager VI Kalselteng PT. Pertamina Patra Niaga, Moh Riza Rahmat Syah dalam diskusi publik Human Studies Institute (HSI) yang dikutip redaksi, Kamis (15/9).
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar Subsidi Tepat My Pertamina, baik di rumah sendiri ataupun di SPBU. Mari bersama-sama menjaga subsidi untuk masyarakat yang berhak,” kata Riza.
Riza juga mengingatkan masyarakat agar tidak menimbun BBM subsidi dan ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi supaya makin tepat sasaran.
Sedangkan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto berharap pemerintah dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan agar tepat sasaran.
“Juga usaha pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan dampak kenaikan BBM, seperti pengawasan penyaluran BLT BBM sebesar Rp24,17 triliun agar tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan secara benar,” kata Rasminto.
Sementara, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mendorong pemerintah membuat kriteria kendaraan penerima subsidi masuk dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
“Kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar agar dimasukan ke dalam revisi Perpres, karena hampir 80% sepeda motor merupakan moda transportasi masyarakat,” kata Hery.
Hery juga berharap agar pemerintah gencar melakukan edukasi dan konsultasi publik dalam menunjang keberhasilan program.
“Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/mengerti pendaftaran kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina,” kata Hery.
Selain itu, saran Hery, diperlukan aktivitas pengisian BBM secara mobile ke lokasi-lokasi basis perekonomian masyarakat.
“Misal kelompok petani, nelayan, pedagang pasar, dan lain-lainnya. Sebab kelompok tersebut masih rentan perekonomiannya dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Hery.
Dalam acara diskusi publik tersebut juga menghadirkan narasumber Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Taufik Arbain; Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikono, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman.
Sumber asli: rmoldkijakarta.id