PT PLN (Persero) telah menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi dari energi berbasis fosil ke energi bersih. Salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Kamia Handayani, Wakil Presiden Eksekutif Energy Transition and Sustainability PLN, mengungkapkan bahwa investasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai setidaknya US$ 700 miliar. Oleh karena itu, tanpa dukungan pendanaan dari luar, program pensiun dini PLTU akan sulit terwujud.
“Pada saatnya, kami akan mempensiunkan PLTU batu bara sesuai dengan jadwalnya. Namun, jika kami ingin melakukan pensiun dini, kami membutuhkan dukungan internasional karena hal ini bukan bagian dari target sukarela Indonesia dalam kesepakatan Paris Agreement,” kata Kamia saat ditemui setelah acara Green Economic Forum, Senin (22/5/2023).
Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya mencapai target netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat pensiun dini PLTU batu bara, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar.
Selain membantu mengurangi emisi karbon, pensiun dini PLTU batu bara juga dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi PLN. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan bahwa hal ini terkait dengan kelebihan pasokan listrik yang sedang dialami oleh Indonesia.
Jika PLN tidak dapat menyerap pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Swasta (Independent Power Producers/IPP), maka PLN akan dikenakan pembayaran penalti. Hal ini terkait dengan skema “Take or Pay” (TOP) dalam kontrak jual beli tenaga listrik.
Artinya, PLN harus mengambil listrik sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Jika PLN tidak memenuhi volume tersebut, maka PLN harus membayar penalti yang telah disepakati.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat pembayaran penalti tersebut, salah satu solusinya adalah dengan mempercepat pensiun dini PLTU yang sudah tua.
“Karena beban finansial yang besar, saya menyarankan agar PLN bernegosiasi untuk menurunkan persyaratan TOP dan membatalkan PLTU yang memungkinkan untuk dibatalkan,” ungkap Fabby kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/12/2022).
PLN menegaskan bahwa mereka tidak akan memensiunkan secara keseluruhan penggunaan PLTU. Sebagai alternatif, PLN akan mengubah PLTU dengan menerapkan teknologi co-firing.
Kamia Handayani menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya energi fosil dan EBT, penting untuk melakukan diversifikasi energi. Diversifikasi ini melibatkan aspek reliabilitas, ketersediaan harga terjangkau, dan keberlanjutan lingkungan.
PLN saat ini sedang berupaya beralih dari pembangkit listrik konvensional ke pembangkit listrik dengan emisi karbon rendah. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan co-firing dengan biomassa dan potensi penggunaan amonia.
PLN juga membuka kemungkinan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai bagian dari skenario transisi energi.