Dewan Energi Nasional (DEN) sedang mempercepat pembaruan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan memasukkan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DEN dan akademisi pada Jumat (16/6/2023), sejumlah pihak menekankan pentingnya memasukkan aspek perlindungan lingkungan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEN yang baru.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Haryono Budi Santosa, menyampaikan perlunya menambahkan paragraf baru tentang perlindungan lingkungan dalam Bab III Arah Kebijakan Energi Nasional dalam RPP KEN. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, Anwar Daud. Menurut Anwar, mengingat industri energi dapat berdampak buruk pada lingkungan, penting untuk menyertakan definisi perlindungan lingkungan dalam Bab I Ketentuan Umum RPP KEN. Sebagaimana dilansir dari situs web DEN, Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa salah satu target pembaruan KEN adalah mencapai ketahanan energi dan dekarbonisasi untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
Haryono Budi Santosa menambahkan bahwa penyusunan RPP KEN perlu didukung oleh kajian akademis, sejalan dengan arahan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian DEN. Herman, seorang akademisi, menyatakan harapannya bahwa RPP KEN dapat memenuhi kebutuhan energi nasional secara adil dan merata. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui transisi energi, sambil tetap memprioritaskan ketahanan energi dan kemandirian energi nasional.
Dengan memasukkan perlindungan lingkungan dalam RPP KEN, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengembangan sektor energi. Langkah ini akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam dan mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
