Seputarenergi – Sejumlah nelayan di Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, sehingga mereka terpaksa harus membeli BBM jenis pertamax yang lebih mahal. Dampak dari sulitnya mendapatkan BBM subsidi ini adalah meningkatnya biaya operasional bagi para nelayan yang setiap harinya memerlukan BBM untuk beraktivitas melaut. Kondisi ini telah terjadi sejak awal tahun 2023.
Salah satu nelayan asal Panimbang, bernama Mursid, mengungkapkan bahwa dalam sehari ia membutuhkan hingga 50 liter BBM. Hal ini termasuk 30-40 liter untuk keperluan melaut dan tambahan 8-10 liter untuk penggunaan bagan, tempat tangkap ikan yang dibuat di tengah laut. Ia mengeluhkan bahwa biaya untuk membeli BBM pertamax menjadi beban berat bagi mereka, terutama ketika hasil tangkapan ikan saat melaut tidak menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutup biaya tersebut.
Mursid berharap agar Pertamina tidak membatasi pembelian BBM jenis Pertalite, mengingat saat ini BBM tersebut tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa pembatasan pembelian seharusnya lebih diberlakukan pada BBM subsidi yang masih mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti BBM jenis solar.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang, Encep Waas, menambahkan bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite telah berlangsung sejak tahun lalu. Sejak adanya perubahan dari BBM umum menjadi BBM khusus penugasan dari Pertamina, nelayan yang akan membeli solar atau Pertalite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perikanan Pandeglang. Namun, saat ini Dinas Perikanan enggan mengeluarkan rekomendasi karena khawatir dapat disalahgunakan.
Dalam konfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan Pandeglang, Budi S Januardi, mengatakan bahwa pelarangan SPBU, SPBUN, dan lembaga penyalur untuk melayani pembelian Pertalite menggunakan jerigen atau drum berdasarkan surat edaran dari Pertamina. Namun, Budi juga menyatakan bahwa sulit bagi para nelayan untuk membeli Pertalite langsung dari SPBU dan SPBUN karena adanya surat edaran pelarangan dari Pertamina. Selain itu, pemerintah pusat juga belum memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pembelian Pertalite, yang menyebabkan kebingungan dalam proses pembelian BBM jenis tersebut.
Dalam situasi sulitnya mendapatkan pasokan BBM subsidi Pertalite, nelayan di Kabupaten Pandeglang berharap agar pemerintah dan Pertamina dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan memudahkan akses mereka untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.
