Seputarenergi – Kehadiran gas bumi telah menjadi elemen strategis dalam mendukung ekonomi nasional. Selain sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, gas bumi juga memainkan peran penting dalam transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih efisien. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan harga gas bumi untuk mendukung keberlanjutan industri migas nasional.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan bahwa berbagai isu seputar harga gas bumi saat ini seharusnya dikelola dengan bijak oleh pemerintah. Sebagai pemegang kendali dan pengambil kebijakan utama dalam hal harga gas bumi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat menjaga keberlanjutan seluruh rantai bisnis gas, mulai dari eksplorasi hingga konsumen akhir.
“Selama ini kebijakan pemerintah untuk menjaga harga gas bumi lebih ditujukan untuk menjaga daya saing industri pengguna gas. Padahal, daya saing industri sebetulnya ditentukan oleh banyak faktor, tidak melulu harga gas,” ujar Komaidi.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menolak usulan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menaikkan harga gas industri non Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Komaidi berpendapat bahwa jika pemerintah melarang kenaikan harga gas, maka keekonomian proyek gas dapat terancam karena penurunan produksi akan semakin besar. Oleh karena itu, penyesuaian harga merupakan salah satu insentif yang diperlukan agar keekonomian lapangan gas tetap berkelanjutan. Namun, jika penyesuaian ini dilarang, pemerintah perlu memberikan insentif lain, baik fiskal maupun non-fiskal.
“Pemerintah harus lebih bijaksana untuk mengakomodasi semua kepentingan. Bukan hanya kepentingan industri pengguna gas, tapi kepentingan seluruh sektor termasuk industri migas. Karena semua sektor penting untuk ekonomi nasional, masing-masing punya peran dan kontribusi sendiri,” tegasnya.
Tanpa penyesuaian harga atau insentif lainnya, penurunan produksi akan berdampak pada seluruh sektor, termasuk industri pengguna gas. Ini akan mengakibatkan pembatasan kuota bagi industri pengguna gas sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
“Industri pengguna gas sebagai konsumen tentu akan dirugikan. Namun, kebijakan pembatasan kuota ini mau tidak mau harus dilakukan lantaran badan usaha penyalur harus mengatur agar volume dan kuota yang mereka miliki cukup untuk seluruh pelanggan,” terangnya.
Menurut Komaidi, industri pengguna gas sebagai konsumen harus terbiasa dengan fluktuasi harga gas bumi. Jika tidak, maka satu-satunya pilihan pemerintah adalah memberikan subsidi. Pemerintah harus mampu menutup selisih harga jika harga gas tidak boleh naik.
“Kalau dibebankan ke pengimpor, tentu tidak adil. Jika badan usaha gas hilir disuruh impor namun harganya dibatasi, artinya risiko dibebankan kepadanya. Saya kira itu tidak sehat,” ucap Komaidi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek kebijakan yang berhubungan dengan bisnis di industri migas. Tanpa adanya insentif atau subsidi yang memadai, kebijakan pemerintah mungkin akan menjadi tidak seimbang. Ini berarti pelaku industri migas diminta untuk bekerja keras tanpa memperoleh insentif yang sesuai karena harga jualnya dibatasi.
