Seputarenergi – Maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia menjadi sorotan tajam akibat keterlibatan oknum aparat dan politisi yang menjadi penyokong atau beking. Letjen (Purn) Bambang Suswantono, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, mengungkapkan dampak serius dari peran mereka dalam mendukung kegiatan tambang ilegal.
“Setelah dijajaki di lapangan, mereka (penambang ilegal) punya beking aparat. Kalau tidak ada aparat, dia tidak akan berani,” ungkap Bambang Suswantono.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian ESDM tengah mengambil langkah tegas untuk memberantas keterlibatan beking dalam tambang ilegal. Plt Dirjen Minerba menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal. Satgas ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Polhukam dan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
“Kami sengaja melibatkan beberapa teman-teman kita dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan sebagainya. Dibutuhkan suatu operasi yang gabungan,” katanya.
Namun, selain melibatkan aparat, ada juga indikasi keterlibatan politisi dalam mendukung maraknya tambang ilegal di tanah air. Abrar Saleng, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, mengungkapkan bahwa oknum politisi turut memperkuat keberlanjutan praktik ilegal tersebut.
“Maraknya tambang ilegal karena adanya beking. Bisa politisi, bisa tentara, bisa polisi. Sekarang ini ada orang melakukan tambang ilegal diawasi oleh aparat. Biasanya pencuri ditangkap, ini justru diawasi,” ungkap Abrar Saleng.
Keberadaan beking dalam aktivitas tambang ilegal memberikan dampak serius terhadap penegakan hukum. Abrar Saleng menyoroti ketidakseimbangan dalam penindakan hukum terhadap tambang ilegal, yang dapat merugikan negara dan para investor.
“Kalau lawan dihajar, kalau teman dirangkul, meskipun dia sama-sama ilegal. Justru tambang yang sudah punya izin diganggu. Ada perusahaan tambang nikel yang sudah jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ada smelter, wilayahnya digasak oleh penambang-penambang ilegal,” paparnya.
Skandal tambang ilegal ini semakin mencuat karena keberadaan bekingan dari oknum tertentu, mengancam stabilitas sektor pertambangan di Indonesia. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan industri pertambangan tanah air.