Seputarenergi – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sedang menghadapi kendala dalam mendapatkan pendanaan internasional untuk 14 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) akibat ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengakui bahwa aturan TKDN menjadi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan, namun PLN berkomitmen untuk melanjutkan rencana pembangunan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
“Kami melakukan konsolidasi dengan stakeholder untuk mencari solusi atas tantangan yang ada, salah satunya dengan membangun kapasitas industri dalam negeri melalui kolaborasi global,” kata Gregorius Adi Trianto.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa 14 proyek pembangkit EBT mengalami kesulitan pendanaan karena polemik klausul TKDN dalam negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Empat proyek telah mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa sejumlah proyek mengalami kesulitan masuk ke tahap pengadaan atau procurement karena aturan lender yang tidak mendukung TKDN. Sementara itu, 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan pemberi pinjaman terkait ketentuan TKDN untuk masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PLN.
“Dalam mengatasi persoalan klausul TKDN, kementerian dan PLN saat ini berkoordinasi intensif untuk mencari solusi bersama dengan pemberi pinjaman. Kami juga telah mengusulkan fleksibilitas klausul TKDN dalam perumusan RUU EBET,” kata Dadan Kusdiana.
Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memfasilitasi pendanaan proyek-proyek EBT dan mendorong perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia.
