Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN tersebut.
Ini diungkapkan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.”Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata dia melansir Antara, Jumat
Menurut dia, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi, sebab perusahaan bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.
“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” katanya pula.
Namun demikian, katanya lagi, diharapkan ke depan Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tersebut.
Melalui upaya tersebut, dia berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .
Dengan improvement teknologi, katanya lagi, diharapkan bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak sehingga bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.
“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” ujar Tauhid.
Selain itu, ekonom senior tersebut mengusulkan penambahan pengawas eksternal, hal itu membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.
“Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan,” katanya lagi.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.
Upaya tersebut, katanya lagi, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.
Menurut dia, melalui sistem ini data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.
Sumber asli: liputan6.com