Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan harus dipandang sebagai infrastruktur strategis negara, bukan sekadar aset komersial milik perusahaan. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan proyek tersebut benar-benar berfungsi sebagai pilar utama ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan bahwa RDMP Balikpapan memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi Indonesia. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan bisnis jangka pendek.
Penegasan tersebut disampaikan Nurdin Halid saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke kilang minyak PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/1). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek-proyek strategis nasional di sektor energi.
Menurut Nurdin, desain dan operasional RDMP Balikpapan harus mencakup berbagai kepentingan strategis negara, mulai dari ketersediaan kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan, hingga mitigasi risiko geopolitik regional. Langkah tersebut penting agar kilang dapat tetap beroperasi optimal dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi krisis global.
“RDMP Balikpapan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai aset komersial. Ini adalah infrastruktur strategis negara yang harus dirancang untuk kepentingan jangka panjang ketahanan energi nasional,” tegas Nurdin.
Ia menilai RDMP Balikpapan memiliki peran vital dalam menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Dengan meningkatnya kapasitas produksi kilang, kebutuhan energi domestik diharapkan dapat dipenuhi secara lebih mandiri.
Komisi VI DPR RI juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, RDMP Balikpapan harus memiliki sistem cadangan dan prosedur mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan, baik akibat faktor teknis maupun dinamika geopolitik kawasan.
Optimalisasi RDMP Balikpapan dinilai menjadi langkah fundamental menuju kemandirian energi nasional. Keberhasilan proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas melalui penghematan devisa dan penguatan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dukungan kebijakan dan pengawasan agar RDMP Balikpapan dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut mencakup aspek regulasi, tata kelola, serta penguatan peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.
Nurdin menegaskan bahwa DPR akan memastikan proyek RDMP Balikpapan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan rakyat. “Ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Karena itu, negara harus hadir penuh dalam memastikan proyek strategis seperti RDMP Balikpapan berjalan sesuai kepentingan nasional,” ujarnya.
Dengan dukungan tersebut, RDMP Balikpapan diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia dan memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
