Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Perusahaan kini memfokuskan langkah pada penguatan distribusi energi guna menjaga pasokan tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini dijalankan sesuai arahan pemerintah, dengan strategi operasional berupa optimalisasi rantai pasok serta koordinasi intensif dengan para pemasok energi.
Distribusi Jadi Kunci Stabilitas Energi

4
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan kebijakan harga, tetapi juga memastikan distribusi berjalan optimal.
“Kami senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan harga BBM, serta melakukan langkah strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan di tengah meningkatnya permintaan, terutama menjelang dan pasca periode Lebaran.
Antisipasi Dampak Isu Kenaikan Harga
Pertamina juga merespons dampak psikologis pasar akibat beredarnya isu kenaikan harga BBM yang sempat memicu lonjakan pembelian di sejumlah daerah.
Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyebut antrean di beberapa SPBU terjadi karena kekhawatiran masyarakat.
“Memang terdapat kekhawatiran dari masyarakat sejak beredarnya isu kenaikan harga BBM, khususnya BBM subsidi, yang berdampak pada antrean. Namun, pemerintah telah menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM,” jelasnya.
Imbauan Hindari Panic Buying
Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. Perilaku konsumsi yang berlebihan dinilai dapat mengganggu distribusi dan menciptakan kelangkaan semu di lapangan.
Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan layanan distribusi energi serta mematuhi seluruh regulasi pemerintah.
Dengan sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, stabilitas pasokan energi diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.







