Seputarenergi – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa sebagian besar devisa hasil ekspor dari industri hilirisasi nikel belum sepenuhnya masuk ke Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen hingga 30 persen dari devisa tersebut yang kembali ke Indonesia, dan itu pun sebagian besar digunakan untuk operasional.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menarik lebih banyak manfaat dari industrialisasi nikel. Ia mencatat bahwa pemerintah tidak menolak untuk menerima manfaat yang lebih besar dari ekspor nikel dan produk turunannya, tetapi ada keterbatasan yang harus dipahami.
“Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia,” jelas Bahlil.
Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penyampaian data ke publik. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pernyataan sejumlah pengamat ekonomi, sambil tidak merinci siapa yang dimaksud. Salah satu contohnya adalah pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya sekitar US$45 ditambah US$3, yang membuat Indonesia mengalami kerugian. Bahlil menunjukkan keraguan terhadap perhitungan semacam itu dan menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti pajak ekspor dan biaya logistik juga harus dipertimbangkan.
Dalam konteks ini, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino, meminta klarifikasi lebih lanjut dari Bahlil mengenai komentar seorang pengamat ekonomi yang menyebut bahwa hilirisasi nikel dinikmati oleh negara asing. Harris meminta Bahlil untuk menjelaskan lebih rinci.
Pada akhirnya, industri hilirisasi nikel merupakan topik yang kontroversial di Indonesia. Faisal Basri, seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia, sebelumnya menyatakan bahwa China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, sementara Indonesia hanya mendapatkan 10 persen dari keuntungan tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia terus berupaya untuk memastikan bahwa manfaat dari hilirisasi nikel dan industri migas secara keseluruhan dapat lebih merata dan bermanfaat bagi negara ini.
