Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Pertamina layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan sejak Maret 2024 BUMN tersebut sudah menahan harga, meski ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.
Sementara itu, lanjutnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu, impor BBM dilakukan oleh Pertamina dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya.
“Ini membebani APBN dan ‘cashflow’ Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan,” katanya.
Menurut dia penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.
Selain itu, tambahnya, diharapkan agar kenaikan tidak menjadikan disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin besar.
Yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, bahwa mayoritas konsumsi BBM bukan terhadap BBM nonsubsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi.
Oleh karena itu, tambahnya, alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
“Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot, dan sebagainya,” ujar Eddy Soeparno.
Senada dengan itu Anggota Komisi VII Sartono Hutomo sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series, karena jika BUMN tersebut terus menahan harga, justru membuat potensi pemasukan negara bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional .
“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.
Penyesuaian harga, tambahnya, juga akan membantu mencegah potensi kerugian yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi.
Namun demikian Sartono juga meminta, bahwa kenaikan harga harus dilakukan dengan bijak, harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.
Sumber asli: antaranews.com
