Kuota subsidi energi berpotensi membesar seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Dampaknya, anggaran subsidi energi pun akan mengalami peningkatan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk menyesuaikan besaran subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, dalam anggaran tahun 2023 dan 2024.
Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan solar, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai pulih dapat terus berkembang.
Berdasarkan proyeksi penyerapan solar tahun 2023, diperkirakan konsumsi BBM jenis solar akan meningkat dari 17 juta kiloliter menjadi 18,35 juta kiloliter. Peningkatan ini terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih setelah pandemi Covid-19.
Mulyanto memperkirakan bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat. Bahkan pada tahun 2024, Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat bahwa asumsi konsumsi solar berkisar antara 18,16 juta kiloliter hingga 19 juta kiloliter.
“Pemulihan ekonomi pasca pandemi baru mulai bergerak dan ekonomi masyarakat belum berjalan normal. Oleh karena itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pemerintah berupa subsidi harga kebutuhan energi,” ujar Mulyanto pada Rabu (7/6).
Sebagian besar konsumsi solar digunakan untuk keperluan distribusi barang dan jasa transportasi. Oleh karena itu, jika harga solar stabil, harga barang akan menjadi lebih terjangkau karena biaya distribusinya tidak terlalu tinggi.
Pertamina dan Kementerian ESDM memprediksi proyeksi penyerapan solar pada tahun 2023 sebesar 18,35 juta kiloliter. Artinya, perlu dilakukan penambahan kuota sebesar 1,35 juta kiloliter agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2023. Hal yang sama juga berlaku untuk kuota solar pada tahun depan.
