seputarenergi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa nasib transisi energi Indonesia terletak di tangan PLN. Jika Indonesia gagal dalam transisi energi, maka itu adalah kesalahan dari PLN, dan sebaliknya, jika berhasil, itu akan menjadi keberhasilan PLN.
Dalam acara EBTKE ConEx 2023, Sri Mulyani menyampaikan, “PLN ini pelaku yang menentukan make or break, Indonesia bisa transformasi atau tidak. Kalau tidak PLN yang salah, kalau bisa, PLN yang sukses. Cause nothing will happen without PLN-nya melakukan transisi ke renewable energy.”
Menteri Keuangan berharap agar PLN dan semua pemangku kepentingan di sektor energi baru terbarukan dapat berperan aktif dalam mendorong pengembangan energi terbarukan dan transisi energi di Indonesia.
Sri Mulyani juga mengakui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam mencapai keberhasilan transisi energi, termasuk kendala pendanaan. Ia mengakui bahwa sumber pendanaan terbesar untuk transisi energi saat ini berasal dari sektor swasta. “Fokusnya hari ini adalah bagaimana sumber dana yang paling besar adalah private sector, investment fund global, dan multilateral development bank yang balance sheet-nya harus bisa dioptimalkan. Ini akan terus menjadi proses, saya berharap semua pemangku kepentingan dapat berperan,” ujarnya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa regulasi menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan transisi energi di Indonesia, terutama terkait dengan pensiun dini PLTU batu bara. Banyak lembaga keuangan dan dana investasi internasional yang hanya bersedia mendanai atau berinvestasi dalam proyek transisi energi dan menolak terlibat dalam proyek yang masih terkait dengan batu bara, termasuk pensiun dini PLTU.
“Padahal jika batu bara di Indonesia ingin ditransisikan, tidak dapat langsung dimatikan begitu saja. Bagaimana mentransisikan dari coal-based menjadi reduction coal-based, dan lebih banyak menggunakan energi terbarukan,” ungkap Menkeu.
Maka dari itu, pemerintah akan melakukan lobi kepada negara-negara di kelompok G20 untuk mengakui pembiayaan pensiun dini PLTU sebagai pembiayaan hijau atau berkelanjutan. Sebelumnya, ASEAN telah menerbitkan ASEAN Taxonomy for sustainable finance yang mengizinkan pembiayaan pensiun dini PLTU. “Kami meminta agar aturan mengenai pendanaan untuk transisi diakui, bukan dihukum. Ini juga akan kami sampaikan dalam forum seperti G20, sebagai salah satu agenda global yang kami dorong agar pendanaan untuk transisi energi tidak terkendala,” tambah Menkeu.
Sri Mulyani juga menekankan peran PLN dalam meluncurkan proyek energi terbarukan setelah pendanaan tersedia. “Kita dapat berbicara tentang potensi pendanaan, tetapi jika tidak ada transaksi yang dilakukan, maka tidak akan ada hasil yang dapat dicapai. Oleh karena itu, peran PLN sangatlah penting,” jelasnya.
