Proyek-proyek desa berupa infrastuktur menjadi instrumen penting menyerap tenaga kerja. Pemerintah desa (pemdes) harus bisa merealisasikan. Sebab, target penciptaan 100 ribu lapangan kerja sejak 2018 hingga saat ini baru tercapai 60 persen atau 60.636.
Pencapaian target 100 persen itu diperkirakan pada 2023 mendatang. Karena penciptaan 100 ribu lapangan kerja itu salah satu dari 17 program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bojonegoro 2018-2023.
Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Bojonegoro Slamet menerangkan, penyerapan tenaga kerja sejak 2018 hingga saat ini cenderung fluktuatif. Kalau hitungan ideal mencapai 100 ribu lapangan kerja selama lima tahun butuh minimal 20 ribu lapangan kerja per tahunnya.
“Namun, realisasinya jumlah penyerapan tenaga kerja masih fluktuatif. Pada 2018 menyerap 16.545 tenaga kerja, pada 2019 serap 26.024 tenaga kerja, lalu 2020 turun lagi serapannya sebanyak 18.067 tenaga kerja,” terangnya.
Data serapan tenaga kerja milik dinperinaker tersebut dibagi delapan sektor. Di antaranya sektor formal, informal, migas, proyek desa, padat karya, lembaga pelatihan kerja (LPK), organisasi perangkat daerah (OPD) atau badan usaha milik daerah (BUMD), dan sektor bursa kerja khusus (BKK).
Berdasar data tersebut penyerapan tenaga kerja tertinggi pada sektor proyek desa, OPD/BUMD, dan migas. Di sektor proyek desa, pada 2018 serap 7.500 tenaga kerja, pada 2019 serap 9.174 tenaga kerja, dan pada 2020 serap 9.012 tenaga kerja.
Sedangkan, sektor OPD/BUMD, pada 2018 serap 768 tenaga kerja, pada 2019 serap 9.155 tenaga kerja, dan pada 2020 serap 1.537 tenaga kerja. “Kemudian sektor migas pada 2018 serap 2.567 tenaga kerja, pada 2019 serap 2.064, dan pada 2020 serap 4.172,” imbuh Slamet.
Ia menambahkan, sebenarnya sektor formal tiap tahunnya mampu menyerap banyak tenaga kerja, tetapi karena dampak pandemi Covid-19, serapan pada 2020 turun. Di sektor formal pada 2018 serap 2.687 tenaga kerja, pada 2019 serap 3.630 tenaga kerja, dan pada 2020 hanya serap 860 tenaga kerja.
“Sektor formal ini para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau instansi di dalam negeri,” bebernya. Bahkan, pada 2020 lalu penyelenggaraan bursa kerja (job fair) digelar secara online. Begitupun tahun ini, job fair tetap digelar secara online.
Sementara itu, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bojonegoro meningkat. TPT pada 2018, 3,32 persen; pada 2019, 3,70 persen; dan pada 2020 naik menjadi 5,60 persen. “Karena itu, semoga tahun ini lebih banyak lagi perusahaan berpartisipasi di job fair secara online. Sehingga secara bertahap bisa menurunkan angka TPT,” jelasnya.
