Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta agar pemerintah melanjutkan subsidi listrik dan LPG 3 kilogram pada tahun 2022 mendatang untuk melindungi ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Anggota Banggar DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengatakan harga elpiji 3 kg agar tetap terjangkau terutama bagi para pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro. Maka pola subsidi harus tetap disalurkan untuk barang, bukan untuk orang.
“Pemerintah seharusnya menyalurkan elpiji 3 kg secara terbatas, hanya untuk orang-orang tertentu yang berhak yakni yang daya belinya terus melemah,” ujar Ecky, Rabu (30/6/2021) kemarin dalam rapat Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia
Dalam rapat yang juga membahas laporan dan pengesahan hasil Panja RAPBN 2022 tersebut ia menyatakan belum sependapat dengan rencana pengalihan subsidi dari barang ke orang.
“Dalam konteks ini, elpiji 3 kg adalah barang yang harus tetap disubsidi agar terjangkau harganya oleh masyarakat kecil. Subsidinya, sekali lagi, harus untuk orang-orang tertentu, seperti pedagang kaku lima dan pelaku usaha mikro,” kata Ecky.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah juga sempat menyatakan bahwa pihaknya sepakat untuk tidak mencabut subsidi, terutama subsidi listrik bagi 24,7 juta penerima.
Pemerintah diminta tidak mengubah skema subsidi bagi pengguna listrik berkapasitas 450 VA karena masyarakat dalam kategori tersebut masih tergolong berpendapatan rendah sehingga masih tetap membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah.
Apalagi kondisi ekonomi saat ini masih menurun akibat pandemi seperti sekarang ini, masyarakat masih akan membutuhkan bantuan berupa subsidi dari pemerintah.
“Kita (Banggar DPR) memang sepakat bahwa kita tidak mencabut subsidi. Kita sepakat terhadap 24,7 juta penerima subsidi atau pengguna listrik berkapasitas 450 VA, subsidinya agar tepat sasaran, itu memang kita yang mendorong pemerintah,” ujar Said Abdullah.
Berdasarkan laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022, tercantum 4 catatan terkait arah kebijakan subsidi listrik untuk tahun mendatang. Menurut panja, reformasi tetap dapat berjalan dengan tidak mengubah skema subsidi listrik.
Adapun catatan panja yakni subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi geografis dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.
