Seputarenergi – Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan (IEEFA) mengungkapkan keprihatinannya terhadap kelambanan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang diakibatkan oleh permasalahan dalam proses negosiasi tarif. Menurut analis energi IEEFA, Putra Adhiguna, pemerintah harus menetapkan batas waktu yang jelas untuk negosiasi tarif antara pengembang PLTP dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dia menekankan bahwa tarif yang selalu menjadi topik perdebatan yang berkepanjangan hanya membuat keputusan investasi menjadi tidak ekonomis. Sebagaimana disampaikan Putra, “Karena hal ini secara historis cukup menjadi ganjalan ketika negosiasi tidak kunjung usai.”
Putra juga menyoroti dukungan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah dan institusi internasional dalam upaya eksplorasi dan pengembangan panas bumi. Ia menyebut bahwa ada beberapa proyek yang telah berjalan, dan jika perlu ada lebih banyak dukungan, program-program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat memberikan kontribusi penting.
Namun, dalam konteks pengembangan panas bumi, Putra berpendapat bahwa pemerintah harus mendorong insentif yang lebih besar dalam pengadaan peralatan dan perizinan lainnya untuk mengurangi biaya produksi dalam sektor panas bumi. Ini akan membantu mendorong pertumbuhan sektor ini dan mengejar potensi energi terbarukan yang lebih besar.
Sebagai catatan, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) sebelumnya telah mengundurkan diri dari penawaran lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage, Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan risiko dan keekonomian lapangan panas bumi menjadi alasan utama pengunduran diri perusahaan tersebut. Sekretaris Perusahaan PGE, Kitty Andhora, menjelaskan, “Terdapat beberapa faktor dari sisi risiko maupun keekonomian yang menjadi pertimbangan sehingga perseroan tidak menindaklanjuti penawaran tersebut.”
WKP Nage merupakan hasil dari program pengeboran pemerintah yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021. Program pengeboran ini bertujuan untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi oleh pengembang. Awalnya, pemerintah telah menargetkan untuk menerbitkan izin panas bumi (IPB) untuk WKP Nage pada semester kedua tahun ini.
Blok panas bumi Nage memiliki luas kerja sekitar 10.410 hektar dan mengandung cadangan terduga sebesar 46 megawatt ekuivalen (MWe), hasil dari pemboran 2 sumur slim hole dalam program pengeboran pemerintah. Diperkirakan, suhu reservoir di WKP ini berkisar antara 278 hingga 2.840 derajat Celsius, dengan rencana pengembangan kapasitas sebesar 20 MWe.
