Seputarenergi – Pembahasan mengenai Rencana Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih terus berlangsung di Panja Komisi VII DPR. Fokus utama RUU EBET adalah transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan. Salah satu isu yang sangat dibahas adalah Power Wheeling (PW) atau Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (PBJTL).
Menurut Sartono Hutomo, anggota Komisi VII DPR RI, penting untuk menilai apakah penggunaan PW diperlukan dalam mencapai target energi baru dan terbarukan:
“Jika PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan porsi EBET dalam bauran listrik nasional dan swasta dapat memenuhinya dengan harga lebih murah, maka barulah dipertimbangkan adanya pengaturan tentang PW pada RUU EBET.”
Dalam konteks ini, peran PLN dan swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi penting.
PLN telah menetapkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang mencakup pengembangan energi baru dan terbarukan sebesar 20,9 GW. Terlihat bahwa terdapat komitmen besar dari PLN dalam melakukan transisi energi ke energi baru dan terbarukan.
“Peningkatan porsi EBET dalam bauran energi listrik nasional telah dilaksanakan PLN,” ujar Sartono.
Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa harmonisasi antara RUU EBET dengan peraturan lain yang berlaku juga menjadi hal yang krusial.
“Keruwetan Peraturan Perundangan tentang ketenagalistrikan nasional yang tidak harmonis sebaiknya diselesaikan dulu sebelum mengatur PW,” jelas Sartono.
Dengan demikian, wacana mengenai PW harus diselaraskan dengan kebutuhan aktual ketenagalistrikan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Evaluasi terhadap penggunaan bersama jaringan transmisi dan distribusi, serta keterlibatan swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, menjadi langkah yang penting untuk mencapai target energi nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan dan keberlanjutan lingkungan.
