Pakar kebijakan publik menilai peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Proyek ini juga dipandang menandai kembalinya peran negara dalam menguasai sektor energi strategis.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan RDMP Balikpapan bukan sekadar proyek infrastruktur energi, melainkan simbol penataan ulang tata kelola sektor minyak dan gas yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai persoalan struktural.
Ia mengungkapkan bahwa proyek modernisasi kilang yang mulai dibangun sejak 2019 sempat diliputi sejumlah kendala serius, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembayaran, hingga menurunnya kepercayaan mitra internasional. Bahkan, pada fase tertentu, kontraktor asing sempat mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional.
“Kondisi itu membuat proyek hampir kehilangan momentum. Padahal sejak awal RDMP Balikpapan dirancang sebagai tulang punggung kemandirian energi nasional,” ujar Trubus, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, titik balik terjadi ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menata ulang proyek tersebut. Negara tidak hanya melanjutkan pembangunan, tetapi juga memastikan kepastian kebijakan dan komitmen penyelesaian proyek strategis nasional itu.
“Yang dilakukan bukan sekadar meneruskan pekerjaan teknis, tetapi membongkar ulang relasi kuasa di sektor energi. Negara kembali mengambil kendali dan memastikan proyek strategis tidak lagi menjadi ladang rente,” katanya.
Dalam industri energi, lanjut Trubus, kepastian politik dan konsistensi kebijakan kerap menjadi faktor penentu keberhasilan proyek berskala besar, bahkan lebih krusial dibandingkan insentif finansial semata.
Secara teknis, RDMP Balikpapan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 360 ribu barel per hari. Kilang ini akan menghasilkan BBM berstandar Euro 5 yang lebih bersih dan rendah emisi, serta produk petrokimia bernilai tambah seperti propilena dan LPG. Tingkat kompleksitas kilang juga meningkat signifikan, tercermin dari lonjakan Nelson Complexity Index.
“Ini menunjukkan bahwa kilang Balikpapan tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi sudah masuk tahap industrialisasi hilir yang modern dan efisien,” ujarnya.
Trubus menambahkan, RDMP Balikpapan menjadi faktor kunci dalam upaya Indonesia menekan impor solar. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia tercatat konsisten mengimpor solar, bahkan sempat menembus lebih dari lima juta kiloliter per tahun pada periode 2022–2023.
“Kombinasi beroperasinya RDMP Balikpapan dan kebijakan mandatori biodiesel B35 hingga B40 membuka peluang realistis bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor solar mulai 2026,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama terkait transparansi pengelolaan proyek, pengawasan berkelanjutan, serta konsistensi kebijakan agar keberhasilan RDMP tidak kembali terjebak dalam persoalan lama.
“RDMP Balikpapan menunjukkan bahwa proyek yang nyaris gagal bisa diselamatkan ketika negara hadir secara tegas. Ini pelajaran penting bahwa persoalan utama kita bukan kekurangan sumber daya, melainkan keberanian politik dalam menertibkan sektor strategis,” tegas Trubus.
Menurutnya, keberhasilan RDMP Balikpapan menjadikannya lebih dari sekadar proyek energi. “Ini adalah pernyataan arah bahwa kedaulatan energi tidak lagi berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui keputusan yang dieksekusi secara konsisten,” pungkasnya.
