Seputarenergi.com- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan pembangunan kawasan peyangga atau buffer zone di area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang membutuhkan dana sebesar Rp368 miliar.
Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret.
Kata Erick, buffer zone atau kawasan penyangga akan dibangun dengan lebar 52,5 meter untuk memisahkan wilayah antara pemukiman warga dengan Depo Plumpang, Jakarta Utara.
“Buffer zone memang kita harus melakukan secepatnya. Ini pun akan dibangun hanya 52,5 meter,” ungkap Erick.
Erick mejelaskan berdasarkan rata-rata internasional, pembangunan buffer zone seharusnya selebar 500 meter. Namun, dengan kondisi Depo Plumpang tidak memungkinkan, sehingga diputuskan dibangun hanya 52,5 meter.
“Jadi salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air. Supaya mengurangi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kami lakukan sementara,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparan Erick, kajian mengenai pembangunan buffer zone Depo Plumpang dilakukan oleh Sucofindo. Dalam perhitungan per tanggal 16 Maret 2023, akan ada sekitar 783 unit bangunan yang terdampak dari pembangunan buffer zone tersebut.
Masih mengacu pada paparan Erick, pembangunan buffer zone dengan luas selebar 52,5 meter akan membutuhkan dana sebesar Rp368 miliar.
Terkait dengan pembangunan buffer zone pada objek vital nasional, Erick mengatakan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah. Saat ini, BUMN sendiri mengelola 651 objek vital nasional.
“Ini (pembangunan buffer zone) memang kendala yang tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah,” ucapnya.
