Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai, adalah hal yang lumrah jika masyarakat saat ini banyak menyuarakan opini tentang pemangkasan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina. Sebab, perusahaan migas negara itu sejatinya memang mempunyai ruang untuk menurunkan bandrol BBM yang disalurkan kepada warga.
Meski demikian, Tulus mengingatkan agar Pemerintah tidak salah langkah dalam menyesuaikan nilai jual BBM di tengah tren penurunan harga minyak global. Sebab, fluktuasi komoditas tersebut masih cenderung tinggi, apalagi di masa pandemi Covid-19.
Penyesuaian harga bahan bakar minyak mempunyai konsekuensi logis yang cukup berat
Jangan sampai harga minyak mentah yang masih fluktuatif ini membawa kebijakan yang kurang tepat, nanti digoreng sana-sini
“Tuntutan itu (penurunan harga) wajar, tapi harus hati-hati untuk konteks Indonesia, mengingat jika harga minyak mentah naik lagi maka tidak serta merta bisa menaikkan harga BBM karena biasanya menurunkan itu lebih gampang tetapi menaikan susah,” kata Tulus kepada Tagar, Senin, 5 Mei 2020.
Tulus menambahkan, penyesuaian harga bahan bakar minyak mempunyai konsekuensi logis yang cukup berat. Menurutnya, kebijakan kenaikan atau penurunan harga BBM biasanya cukup erat dengan tensi politik yang rentan untuk dimanipulasi.
“Jangan sampai harga minyak mentah yang masih fluktuatif ini membawa kebijakan yang kurang tepat, nanti digoreng sana-sini,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut Tulus memberikan saran kepada pemerintah atas langkah prioritas yang perlu diambil saat ini. Dalam pandangannya, hal utama yang paling tepat dengan kondisi pandemi Covid-19 adalah bagaimana mengusahakan penanganan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
“Turunnya harga BBM kurang strategis bagi masyarakat, karena toh masyarat lebih banyak tinggal di rumah selama pandemi. Lebih strategis pemerintah memasok bantuan sosial bahan pangan dan subsidi internet, itu lebih keren,” ucapnya.
Beberapa waktu lalu, Pertamina melalui VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman sempat menyebut bahwa konsumsi BBM turun sekitar 20 persen dari kondisi normal menjadi sekitar 110.000 kiloliter/hari akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).[]
