Seputarenergi – China dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan dari adanya kegiatan hilirisasi nikel di Indonesia.
“Kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan dari hilirisasi nikel, 80-90 persen China jadi penikmat utamanya,” kata Bhima di acara peluncuran studi ‘Refleksi Kebijakan Hilirisasi Nikel: Dampak terhadap Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat’, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).
Menurut Bhima, karena China adalah pelaku industri ini. Parahnya, banyak dari perusahaan China yang tidak menggunakan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Ya, China memang punya standarisasi sendiri, banyak yang enggak pakai ESG. Tapi, realitanya banyak juga perusahaan China yang enggak menjalankan dengan baik standarisasi yang dibuat China,” jelasnya.
Di kesempatan itu pun Bhima memaparkan temuan CELIOS soal besaran penyerapan tenaga kerja Indonesia dari hilirisasi nikel.
“Di tahun pertama saja, temuan kami menunjukkan hasil negatif pada indikator penyerapan tenaga kerja, angka pastinya ada di -1.309 orang,” tegasnya.
Bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja di tiga lokasi smelter nikel yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara?
“Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah menunjukkan hasil -4.429 di tahun pertama. Lalu, Sulawesi Tenggara (-2.733) dan Maluku Utara (3.205),” papar Bhima.
Bhima juga menjelaskan, akibat hilirisasi nikel, sektor pertanian mengalami penurunan paling dalam diikuti sektor lainnya pada tahun kesembilan keberadaan industri nikel di Maluku Utara.
“Deforestasi disertai penurunan kualitas air bersih dan udara berpengaruh terhadap total output industri nikel ini,” terangnya.
Terlepas dari itu semua, tak bisa dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia akan meroket dengan hilirisasi nikel ini.
“Catatan CELIOS menunjukkan, di tahun pertama dampak berganda ekonomi dari hilirisasi nikel mencapai Rp19,03 triliun. Kemudian, di tahun kelima angkanya meroket menjadi Rp62,83 triliun. Begitu juga dengan PDB yang menunjukan tren positif. Di tahun pertama dinilai besaran PDB mencapai Rp18,95 triliun dan di tahun kelima mencapai Rp62,6 triliun.”
