Pakar kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Hermanto menjelaskan, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut cadangan BBM nasional aman untuk sekitar 21 hari sering kali disalahartikan oleh masyarakat sebagai tanda bahwa stok BBM akan habis setelah periode tersebut.
Padahal, ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak yang mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan cadangan operasional BBM minimal selama 23 hari.
“Pertamina tetap memproduksi BBM di kilang-kilang dalam negeri. Artinya setiap hari tangki penyimpanan juga akan kembali terisi,” ujar Hermanto, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, tangki penyimpanan BBM milik Pertamina di seluruh Indonesia secara teoritis memang hanya mampu memenuhi konsumsi nasional sekitar 21 hari apabila tidak ada pengisian ulang. Namun dalam praktiknya, proses produksi dan distribusi BBM berlangsung secara terus-menerus sehingga stok tetap terjaga.
Diversifikasi Impor Energi
Hermanto juga menilai potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah memang dapat menghambat distribusi minyak dunia. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut.
Saat ini sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi. Sementara itu, Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari berbagai negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Amerika Latin, China, Nigeria, hingga Angola.
Keragaman sumber impor tersebut dinilai menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional jika terjadi gangguan distribusi di kawasan Timur Tengah.
Hermanto juga menyarankan pemerintah menyiapkan opsi kontrak impor minyak mentah dari kawasan di luar Timur Tengah guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan jika konflik regional semakin memanas.
Risiko Kenaikan Harga Minyak
Di sisi lain, Hermanto mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fluktuasi harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik.
Saat ini harga minyak mentah global berada di kisaran 80 dolar AS per barel, sementara asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
“Jika harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel, maka tekanan terhadap APBN akan semakin besar dan berpotensi memicu defisit. Dampak terburuknya bisa saja terjadi penyesuaian harga BBM,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman konflik sebelumnya seperti di Iran dan Yaman menunjukkan bahwa gangguan jalur energi global dapat memicu kenaikan harga BBM di berbagai negara sekitar 10 hingga 20 persen.
Meski demikian, Hermanto kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah dan Pertamina telah memiliki mekanisme pengelolaan pasokan energi nasional.
“Tetap tenang, jangan melakukan panic buying. Percayakan pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat,” pungkasnya.
